Selamat datang diblog JASA IMB !!! TERIMA KASIH ATAS KUNJUNGANNYA

Sabtu, 17 Januari 2015

Semua Perizinan di PTSP Harus Dilengkapi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan 10 Oktober 2014 16:26

Semua Perizinan di PTSP Harus Dilengkapi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan

10 Oktober 2014 16:26

Tanpa bukti kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) pengajuan semua perizinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)  tidak akan dilayani.

“Semua perijinan terhitung mulai 24 Desember 2014 akan disatukan di PTSP. Pengajuan izin harus dilengkapi  bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan,” jelas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI, Priyono, Rabu (8/11).

Disnakertrans DKI Jakarta, lanjutnya, akan segera melaksanakan MOU dengan Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Provinsi DKI Jakarta dan BPJS Kesehatan pada awal Oktober 2014.

“MOU ini dilakukan dalam rangka untuk menyatukan sistem pelayanan. Terkait dengan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), nanti juga akan kita sampaikan dalam MOU itu,” ujar Priyono.  Badan PTSP  itu sendiri, terdiri dari pejabat eselon II Pemprov DKI Jakarta dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur.

Priyono mengungkapkan, hingga saat ini sudah 70 persen  perusahaan di wilayah DKI Jakarta yang mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan. Diharapkan kepesertaan akan  bertambah lagi  mengingat sudah ada PTSP.

Seperti diketahui bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendukung perlindungan terhadap pekerja melalui Instruksi Gubernur No.30/2014 tentang Perlindungan Tenaga kerja di Provinsi DKI Jakarta melalui Program Jaminan Sosial pada BPJS Ketenagakerjaan.

Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta, Hardi Yuliwan,  dalam sebuah Diskusi yang diselenggarakan oleh Social Security Journalists Club (SSJC) belum lama ini mengatakan Peraturan yang terbit 29 April 2014 itu mengsyaratkan bagi seluruh pemberi kerja yang sedang melakukan pengajuan dan atau perpanjangan perizinan melalui PTSP, wajib mengikutsertakan dirinya atau pekerjanya dalam program jaminan sosial pada BPJS Ketenagakerjaan.

Saat ini, lanjutnya, PTSP  DKI Jakarta sudah  memberikan pelayanan bersama di kantor Kelurahan Utan kayu, Kecamatan Cakung serta Kantor Wali Kota Jakarta Timur.



poskotanews.com

BENAR KAH PTSP BISA BERJALAN MULUS ?? SIAP KAH SDMNYA

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta makin gencar menggarap dunia usaha di ibu kota. Selain mulai memberlakukan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk investor, Pemprov DKI juga mempermudah pelayanan pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) secara satu paket.
"Kini untuk mengurus SIUP dan TDP dijadikan satu paket. Selain itu surat keterangan domisili kini tidak lagi menjadi salah satu persyaratan dalam mengurus SIUP "
“Kini untuk mengurus SIUP dan TDP dijadikan satu paket. Selain itu surat keterangan domisili kini tidak lagi menjadi salah satu persyaratan dalam mengurus SIUP,” ujar Joko Kundaryo, Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP) DKI saat meninjau pelayanan di Jakarta Selatan, Rabu (4/6).
Menurut Joko, kebijakan ini diambil untuk memudahkan warga yang mau mendirikan sebuah usaha. Sehingga lebih cepat dalam pengurusan dan penerbitan SIUP serta TDP. “Ya dapat semakin memudahkan masyarakat khususnya para pelaku usaha,” ucapnya.
Kebijakan ini berlaku berdasarkan Surat Edaran Kadis KUMKP DKI No.19/SE/2014 tanggal 13 Mei 2014 tentang Pelaksanaan Percepatan Penerbitan SIUP dan TDP di DKI Jakarta. “Proses pembuatannya sendiri tetap melalui PTSP di setiap wilayah. Untuk mengurusnya pun tidak dikenakan biaya, dengan lama proses sekitar 2-3 hari,” jelasnya.
Sementara Kepala Suku Dinas KUMKMP Jakarta Selatan, Nurjanah mengingatkan, kepada para pemohon untuk bisa melengkapi persyaratan selain domisili dengan baik. Karena proses yang lama biasanya karena pemohon harus bolak balik melengkapi persyaratan. “Memang surat keterangan domisili sudah tidak menjadi syarat, tapi untuk pengajuan harus dilengkapi fotokopi akta pendirian perusahaan serta pengesahan akta, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), KTP pemilik perusahaan serta pas foto ukuran 3x4 sebanyak dua lembar berwarna,” paparnya.
Pemprov DKI, menurut Nurjanah sudah berusaha memangkas birokrasi untuk pembuatan SIUP dan TDP. Hal ini agar masyarakat bisa lebih cepat mendapatkan surat-surat yang diinginkan. “Kita sudah memangkas jalur birokrasi yang berbelit, seharusnya pemohon bisa mengurus sendiri perizinannya dengan datang langsung ke PTSP dan jangan menggunakan jasa calo,” tegasnya.
sumber berita jakarta.com


Karena sampai saat ini pelayanan belum berjalan !! per tanggal 16/01/2015 
apakah karena SDM NYA BELUM TEPAT 

PERSYARATAN IMB TANGSEL

Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

Rumah Tinggal Tunggal
  • Formulir /Surat Permohonan (materai 6000);
  • Surat Kuasa (Apabila Pengurusan Ijin Diwakilkan)
  • Foto Copy KTP Pemohon;
  • Foto Copy SPPT /STTS tahun terakhir;
  • Foto Copy Kepemilikan Tanah;
  • Foto Copy Site plan Perumahan;
  • Gambar Bestek Bangunan (3 Lembar);
  • Peta /Sketsa Lokasi;
  • Persetujuan Tetangga/RT/RW/Lurah;
  • Foto Copy Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Gambar Bestek Lama(Untuk Permohonan IMB Renovasi/Penambahan/Balik nama);
  • Foto Copy Sertifikat Tanah Hasil pemecahan untuk pengajuan IMB bangunan dari pemecahan kavling;
Kawasan Perumahan /Cluster Perumahan
  • Formulir/Surat Pemohon (materai 6000);
  • Surat Kuasa (Apabila Pengurusan Ijin Diwakilkan);
  • Foto Copy KTP Pemohon;
  • Foto Copy SPPT/STTS tahun Terakhir;
  • Foto Copy Bukti Kepemilikan Tanah;
  • Foto Copy akte Pendirian Perusahaan (yang Berbadan Hukum);
  • Foto Copy NPWP ( yang Berbadan Hukum);
  • Foto Copy Ijin Pemanfaatan Ruang (IPR);
  • Foto Copy Site plan;
  • Gambar Bestek bangunan (3 Lembar per type bangunan);
  • Peta/sketsa lokasi;
  • Persetujuan warga (diketahui minimal oleh RW dan Lurah/Kepala desa);
  • Foto Copy Rekomendasi Teknis :
    • Rekomendasi Peruntukan Ruang dari Dinas Tata Kota, Bangunan dan pemukiman Kota Tangerang Selatan (untuk luas lahan kurang dari 1 hektar) atau BKPRD (untuk luas lahan lebih dari 1 hektar);
    • Rekomendasi penataan Drainase, Peil Banjir dari Dinas Bina Marga dan Sumber daya Air Kota Tangerang Selatan;
    • Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL/AMDAL) hasil persetujuan Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Tangerang Selatan;
    • Rekomendasi Penyediaan lahan untuk TPU (tempat Pemakaman Umum) dari DKPP Kota Tangerang Selatan;
    • Rekomendasi teknis lainnya yang diperlukan;
Kawasan Komersil :