Selamat datang diblog JASA IMB !!! TERIMA KASIH ATAS KUNJUNGANNYA

Tampilkan postingan dengan label gambar imb. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label gambar imb. Tampilkan semua postingan

Minggu, 15 April 2018

PP NO .27 TAHUN 2012 TENTANG LINGKUNGAN HIDUP ( IJIN UPL / AMDAL )

                                                       Pasal 2
 (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan. (2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi: a. penyusunan Amdal dan UKL-UPL;  b. penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; dan c. permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.


BAB II PENYUSUNAN AMDAL DAN UKL-UPL


                                            Bagian Kesatu Umum

                                                    Pasal 3

(1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal. (2) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL.

                                                    Pasal 9
 (1) Pemrakarsa, dalam menyusun dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mengikutsertakan masyarakat: a. yang terkena dampak; b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal.
(2) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan b. konsultasi publik. (3) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penyusunan dokumen Kerangka Acuan. (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan. (5) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada Pemrakarsa dan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam penyusunan Amdal diatur dengan Peraturan Menteri.

Sabtu, 06 Januari 2018

Tata Letak Bangunan untuk Bangunan Reklame


Tata Letak Bangunan untuk Bangunan


1   PERSYARATANNYA SBB :

Surat permohonan yang di dalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai Rp 6.000

2 Identitas Pemohon WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), atau WNA : KITAS / Visa, Paspor
3 Jika yang mengajukan izin adalah Badan Hukum
  1. Akta pendirian (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) dan SK Pengesahan yang dikeluarkan oleh:
    • Kemenkunham, jika PT dan Yayasan
    • Kementrian Koperasi, jika Koperasi
    • Pengadilan Negeri, jika CV

4
  1. Akta Perubahan SK dan SK Perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham, jika Akta Pendirian mengalami perubahan
  2. NPWP Badan Hukum

5 Jika dikuasakan
  • Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000
  • KTP orang yang diberi kuasa

6 Bukti kepemilikan tanah (jenis bukti kepemilikan tanah yang bisa diterima di PTSP adalah Sertifikat Hak Milik, Sertifikat Hak Guna Bangunan, Sertifikat Hak Pakai, Sertifikat Hak Pengelolaan) [Fotokopi]
7 Bukti pembayaran PBB tahun terakhir
8 Proposal teknis yang dilengkapi dengan:
  • Foto lokasi penempatan, gambar produk dan peta lokasi
  • Gambar arsitektur reklame (denah titik reklame di areal lokasi, tampak, potongan) jika menempel atau berada di atas bangunan, pagar, pylon (sertakan pula soft file dalam bentuk CAD)

9 Surat pernyataan di atas kertas bermaterai Rp 6.000 dari pemilik reklame yang menyatakan bahwa reklame tidak berubah bentuk dan ukuran, jika perpanjangan
10 Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang telah divalidasi sebelumnya
11 Tata Letak Bangunan untuk Reklame (TLB Reklame) terdahulu
12 Jika tanah atau bangunan disewa:
  1. Perjanjian sewa-menyewa tanah/bangunan
  2. Surat pernyataan diatas kertas bermaterai Rp. 6.000 dari pemilik tanah/bangunan yang menyatakan tidak keberatan tanah/bangunan digunakan
  3. KTP pemilik tanah atau bangunan [Fotokopi]

13 Checklist Persyaratan (silahkan diunduh)